PROJO Jadi Partai? Ketua DPD NTB Lempar Gagasan yang Bisa Mengubah Arah Organisasi

POV:MATARAM – Ketua DPD Pro-Jokowi (PROJO) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Imam Sofian, S.H., M.H., mendorong agar PROJO kembali membuka opsi bertransformasi menjadi partai politik.

Menurut Imam, perubahan status organisasi menjadi partai dapat menjadi langkah untuk melembagakan kekuatan politik yang telah dibangun PROJO selama lebih dari satu dekade sekaligus menjadi wadah kaderisasi dan pengawalan keberlanjutan pembangunan nasional.

Gagasan tersebut menarik perhatian karena sebelumnya DPP PROJO telah menyatakan tidak akan bertransformasi menjadi partai politik. Dalam Kongres III PROJO pada November 2025, Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menegaskan organisasi tersebut tetap memilih menjadi organisasi kemasyarakatan.

Namun, Imam menilai keputusan tersebut tidak semestinya menutup ruang diskusi di tingkat daerah.

“Saya mendukung kalau PROJO membuka ruang untuk menjadi partai politik. Kita sudah punya pengalaman, jaringan, dan basis perjuangan. Jangan sampai kekuatan yang sudah dibangun selama ini hanya bergerak ketika ada pemilu,” kata Imam.

PROJO Dinilai Sudah Punya Modal Politik

Imam menilai PROJO memiliki modal yang cukup apabila suatu saat memutuskan mengambil jalan sebagai partai politik.

Selama lebih dari satu dekade, organisasi tersebut telah membangun jaringan di berbagai daerah, memiliki pengalaman konsolidasi politik, serta mempunyai kader dan simpatisan yang terlibat dalam berbagai momentum politik nasional.

Karena itu, menurut Imam, masa depan PROJO perlu dipikirkan lebih jauh. Tidak hanya sebagai organisasi relawan yang aktif ketika momentum pemilu berlangsung, tetapi juga sebagai wadah yang mampu melakukan kaderisasi dan melahirkan pemimpin baru.

“Kalau selama ini kita bisa mengorganisasi masyarakat untuk mendukung dan mengawal pemimpin, kenapa tidak kita mulai berpikir bagaimana melahirkan kader dan pemimpin sendiri?” ujarnya.

Bagi Imam, transformasi menjadi partai politik juga tidak semata-mata dipersiapkan untuk menghadapi Pemilu 2029.

Menurutnya, jika opsi tersebut dibuka, PROJO harus memiliki visi jangka panjang, platform politik yang jelas, sistem kaderisasi yang kuat, serta kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Partai jangan hanya dipikirkan sebagai kendaraan untuk memenangkan pemilu. Partai harus menjadi rumah bagi kader dan masyarakat. Dari sana kita bisa menyiapkan pemimpin-pemimpin baru,” katanya.

Ingin Kawal Keberlanjutan Jokowi-Prabowo-Gibran

Imam mengatakan gagasan mengenai masa depan PROJO tidak dapat dilepaskan dari agenda keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia melihat pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka melanjutkan sejumlah program yang telah dirintis pada era Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kesinambungan program pembangunan perlu dikawal agar program yang dinilai baik tidak berhenti hanya karena terjadi pergantian pemerintahan.

“Kita ingin apa yang sudah baik dan sudah dirintis Pak Jokowi tidak berhenti begitu saja. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus kita kawal supaya program-program yang sudah berjalan bisa diteruskan dan disempurnakan,” ujar Imam.

Sikap tersebut, lanjutnya, juga menjadi bagian dari perjalanan politik PROJO NTB. Pada Pilpres 2024, PROJO NTB memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran yang saat itu dinilai memiliki komitmen melanjutkan program pemerintahan Jokowi.

Imam juga pernah menyampaikan gagasan agar Jokowi tetap memainkan peran dalam politik nasional setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Salah satu opsi yang pernah ia lontarkan adalah Jokowi memimpin partai politik untuk mengawal keberlanjutan program yang telah dirintis selama pemerintahannya.

Menurut Imam, keberlanjutan pembangunan membutuhkan kekuatan politik yang bekerja secara konsisten, bukan hanya ketika pemilu berlangsung.

“Yang kita pikirkan bukan hanya siapa yang menang dalam pemilu. Yang lebih penting adalah bagaimana program yang sudah baik bisa terus berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

Berbeda Pandangan dengan DPP

Meski demikian, Imam menyadari bahwa gagasan menjadikan PROJO sebagai partai politik berbeda dengan keputusan DPP PROJO saat ini.

Ia menegaskan dirinya tetap menghormati keputusan organisasi. Namun, menurutnya, dinamika politik memungkinkan sebuah keputusan untuk kembali dievaluasi apabila terdapat aspirasi baru dari daerah.

“Kami menghormati keputusan organisasi. Tetapi politik itu dinamis. Kalau ada aspirasi dari daerah yang melihat PROJO perlu menjadi partai, menurut saya harus dibicarakan. Jangan langsung ditutup,” tegasnya.

Imam juga memastikan pandangannya tersebut bukan bentuk upaya mendahului keputusan DPP.

Sebagai pimpinan PROJO di daerah, ia mengatakan dirinya hanya menyampaikan pandangan mengenai arah organisasi berdasarkan pengalaman dan dinamika politik yang berkembang.

“Ini bukan soal memaksakan kehendak. Saya melihat ada kekuatan yang sudah kita bangun bersama. Kalau kekuatan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak kita pikirkan?” ujarnya.

Tidak Sekadar Kendaraan Politik

Jika opsi menjadi partai kembali dibahas, Imam berharap PROJO tidak terjebak pada orientasi elektoral semata.

Menurutnya, partai politik harus memiliki platform perjuangan yang jelas, mekanisme kaderisasi yang terukur, serta komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia menilai pengalaman PROJO selama ini dapat menjadi modal awal untuk membangun organisasi politik yang lebih kuat.

“Kalau memang suatu hari PROJO memilih menjadi partai, jangan hanya berpikir untuk 2029. Kita harus berpikir jauh ke depan. Partai harus bisa bertahan, melahirkan kader, dan punya manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Imam berharap perdebatan mengenai masa depan PROJO dapat ditempatkan sebagai bagian dari dinamika organisasi, bukan sebagai pertentangan internal.

Baginya, yang terpenting adalah bagaimana kekuatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat terus memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

“Kita tidak ingin apa yang sudah dibangun selama ini hanya menjadi catatan sejarah. Kalau ada jalan untuk melembagakannya menjadi kekuatan politik yang lebih besar, mari kita pikirkan bersama. Yang penting perjuangannya tetap untuk rakyat dan keberlanjutan pembangunan Indonesia,” pungkas Imam.