Miq Iqbal Gagal Jadi Calon Ketua KONI NTB, Mi6 Soroti Dugaan “Skenario Lapis Kedua”

MATARAM – Gagalnya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menjadi calon Ketua KONI NTB periode 2026–2030 dinilai tidak hanya menarik dari sisi administrasi, tetapi juga menyisakan pertanyaan mengenai dinamika politik di balik kontestasi organisasi olahraga tersebut.

Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai publik perlu melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Menurut pria yang akrab disapa Didu itu, gugurnya Iqbal memang secara resmi berkaitan dengan persyaratan pencalonan, tetapi rangkaian peristiwa sebelum dan sesudahnya tetap menarik untuk dicermati.

Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI NTB sebelumnya menyatakan Iqbal dan calon petahana Mori Hanafi tidak memenuhi syarat sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026–2030. Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat pengalaman memimpin organisasi atau KONI, sedangkan Mori terkendala dukungan minimal setelah ditemukan adanya dukungan ganda.

Didu mempertanyakan mengapa persoalan persyaratan tersebut baru mencuat setelah proses pencalonan berjalan.

“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” kata Didu, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, banyaknya dukungan dari cabang olahraga maupun KONI kabupaten/kota tidak otomatis menjamin seseorang dapat menjadi calon apabila persyaratan personal kandidat tidak terpenuhi.

“Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” ujarnya.

Didu menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi tim yang sejak awal mendorong pencalonan Iqbal.

Lebih jauh, Didu meminta publik tidak berhenti pada persoalan administratif. Ia menyebut kemungkinan adanya dinamika politik lapis kedua setelah Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Namun, ia menegaskan analisis tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi skenario tertentu.

“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.

Menurut Didu, terdapat setidaknya dua kemungkinan. Pertama, pencalonan Iqbal memang sejak awal dilakukan secara serius tetapi terjadi kekeliruan dalam membaca persyaratan. Kedua, terdapat kemungkinan adanya pihak yang sejak awal melihat pencalonan tersebut sebagai bagian dari dinamika yang dapat membuka jalan bagi figur lain.

“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” ujarnya.

Didu bahkan menggunakan istilah “kuda Troya” sebagai metafora untuk menggambarkan kemungkinan tersebut.

“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” katanya.

Ia menegaskan istilah tersebut hanya metafora dalam membaca dinamika politik dan bukan tuduhan bahwa skenario tersebut benar-benar terjadi.

Didu juga menyoroti munculnya nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dalam pembicaraan bursa Ketua KONI NTB setelah Iqbal dan Mori dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sebelumnya, Mori Hanafi merupakan salah satu kandidat yang mendaftar bersama Iqbal. Sementara Iqbal mendaftarkan diri pada 14 Agustus 2026 dengan menyatakan motivasinya maju adalah meningkatkan prestasi olahraga NTB dan mempersiapkan daerah menghadapi PON 2028.

Setelah keduanya dinyatakan TMS, dinamika bursa kembali berkembang dan sejumlah nama mulai diperbincangkan.

Mohan sendiri diketahui merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB dan memiliki pengalaman dalam organisasi olahraga sebagai Ketua Wushu NTB.

Bagi Didu, munculnya nama-nama tersebut menarik untuk dicermati sebagai rangkaian dinamika, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan adanya rekayasa atau skenario tertentu.

“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB berjalan transparan, sesuai aturan organisasi, dan tidak diarahkan untuk menguntungkan figur tertentu.

“Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” katanya.

Sementara itu, TPP KONI NTB telah menyelesaikan proses penjaringan dan penyaringan. Setelah menyatakan Iqbal dan Mori tidak memenuhi syarat, TPP menyerahkan hasil tersebut kepada KONI NTB untuk ditindaklanjuti.

Wakil Ketua TPP, Andik Budi Harono, mengatakan pihaknya hanya bertugas sampai tahap verifikasi dan penyaringan. Selanjutnya, KONI NTB akan berkomunikasi dengan KONI Pusat terkait langkah berikutnya setelah tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat.

Didu menilai kondisi tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi proses pencalonan secara terbuka.

Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan sekadar siapa yang akan menjadi Ketua KONI NTB, tetapi bagaimana memastikan proses tersebut menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan mampu membawa olahraga NTB menghadapi agenda besar, termasuk PON 2028.

“Yang paling penting sekarang adalah transparansi. Biarkan proses berjalan sesuai aturan dan jangan sampai dinamika politik organisasi olahraga justru mengalahkan kepentingan prestasi atlet NTB,” pungkas Didu. (Adm)